Pengembangan Taman Nasional Komodo yang merupakan salah satu Situs Warisan Dunia UNESCO perlu peran dan dukungan dari berbagai pihak.
Dukungan terhadap pengembangan Taman Nasional Komodo kali ini datang dari Komisi IV DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur pada 29 April – 1 Mei 2024.
Didampingi Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI mengunjungi beberapa situs penting di Taman Nasional Komodo, seperti Pulau Padar dan Pulau Rinca.
Kunjungan kerja kali ini dilakukan terutama untuk merespons permasalahan terkait pengelolaan Taman Nasional Komodo yang saat ini belum optimal. Dialog yang dilakukan Kementerian LHK dengan Komisi IV DPR RI menjadi langkah serius pemerintah untuk mendukung pengembangan Taman Nasional Komodo.
Satyawan Pudyatmoko, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyampaikan bahwa perlu perhatian yang besar untuk Taman Nasional Komodo. Diperlukan pengembangan infrastruktur untuk mengoptimalkan Taman Nasional ini.
“Misalnya melalui dukungan pemerintah, pembuatan pagar pembatas agar masyarakat tetap aman hidup berdampingan dengan komodo, juga pembangunan dermaga, jaringan listrik, sampai dengan puskesmas dapat dianggarkan,” tutur Satyawan.
Dalam hal pengawasan kawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, selaku ketua rombongan mengatakan bahwa perlu perhatian yang serius dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Keuangan dalam hal skema pembiayaan.
“Pengawasan kawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh disebabkan pendanaan yang terbatas. Padahal, diperlukan upaya serius untuk menjaga Taman Nasional Komodo mengingat cakupan pengawasan yang luas,” tegas Sudin.
Menanggapi hal tersebut Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajak untuk bersama-sama menjaga dan merawat Taman Nasional Komodo yang merupakan salah satu Tujuh Keajaiban Dunia versi organisasi New7Wonders.
“Banyak yang bisa dinikmati, lanskap perbukitan, pantai serta spot diving. Mari kita jaga dan rawat Taman Nasional Komodo,” imbuh Rasio.
Sudin juga menyambut baik upaya Kementerian LHK yang telah mengajukan usulan perubahan skema pembiayaan.
“Banyak skema yang dapat dilakukan untuk mengembangkan Taman Nasional Komodo ini. Misalnya perubahan skema PNBP yang diatur pada PP 12 tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk masyarakat juga. Jadi masyarakat bisa merasakan hasil dari tanahnya sendiri, bisa menikmati infrastruktur yang baik,” tambah Sudin.
Satyawan menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Komisi IV DPR RI atas pengembangan Taman Nasional Komodo.
“Semoga dengan adanya dukungan dari Komisi IV DPR RI, pengelolaan Taman Nasional Komodo akan semakin optimal, yang tujuannya agar dapat dirasakan oleh masyarakat juga” pungkas Satyawan.
Hadir pula pada kunjungan kerja ke Taman Nasional Komodo, Bupati Manggarai Barat, para Kepala Unit Pelaksana Teknis KLHK di NTT, perwakilan dari mitra kerja Komisi IV DPR RI lainnya seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional, BUMN ID FOOD, dan juga masyarakat yang turut memberikan aspirasi.
